CEO Baru FTX Dituduh Salah Mengartikan Tindakan yang Diambil oleh Otoritas Bahama
Jaksa Agung dan Menteri Hukum Bahama, Ryan Pinder, mengatakan sangat disesalkan bahwa CEO baru FTX, John J. Ray III, salah mengartikan tindakan tepat waktu yang diambil oleh Komisi Sekuritas Bahama (SCB) dan menyatakan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada mereka tidak akurat.
“Ada kemungkinan bahwa prospek biaya hukum dan konsultan jutaan dolar Amerika Serikat (USD) mendorong strategi hukum mereka [manajemen di tangan CEO FTX yang baru] dan pernyataan yang melampaui batas,” kata Ryan Pinder.
Dia membela langkah yang diambil oleh regulator Bahama setelah kehancuran dahsyat FTX. Berbicara dalam sebuah pidato yang disiarkan pada hari Minggu (27/11) malam, Ryan Pinder mendesak semua otoritas internasional untuk menjalankan setidaknya kehati-hatian dan pengekangan yang sama dalam ‘komentar publik’ mereka seperti yang dilakukan oleh pihak Bahama agar tidak merugikan salah satu proses yang sedang berlangsung.
- Baca Juga: Manajemen Baru FTX Tuduh SBF Transfer Aset Perusahaan ke Pemerintah Bahama
Keributan antara Manajemen FTX yang Baru & Regulator Bahama
Ketegangan yang terkait dengan kehancuran kerajaan kripto Sam Bankman-Fried (SBF) telah meningkat antara otoritas di Bahama dan manajemen FTX yang baru.
Komisi Sekuritas Bahama pada 24 November kemarin menyatakan bahwa CEO FTX yang baru membuat tuduhan yang berlebihan dan tidak akurat tentang perlakukan regulator itu terhadap FTX. Setelah membekukan aset FTX, SCB mengatakan bahwa mereka telah menyita aset FTX Digital Market (FDM) pada 12 November lalu dan mentransfer semua asetnya ke dompet digital di bawah kendali mereka.
Sebagai informasi, FDM adalah anak perusahaan FTX yang berbasis di Bahama. FTX Group bersama lebih dari 100 perusahaan terkait termasuk Alameda Research mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di Delaware, Amerika Serikat (AS), pada 11 November lalu. Sementara FDM mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di New York pada 15 November.
Dalam pidato terbarunya, Ryan Pinder menekankan, “Kecepatan Komisi Sekuritas Bahama yang dapat bergerak luar biasa dengan standar apa pun. Menempatkan FDM dalam likuidasi sementara tidak cukup untuk melindungi pelanggan dan kreditur perusahan. Oleh karena itu, kami mengamankan aset FDM untuk dipegang atas nama untuk kepentingan serta restitusi klien dan kreditur FTX.”
Sementara itu, pihak FTX mengaku memiliki bukti yang kredibel bahwa pemerintah Bahama bertanggung jawab untuk mengarahkan akses tidak sah ke sistem FTX demi mendapatkan aset digital FTX.
Bagi manajemen FTX yang baru, langkah itu merupakan upaya terang-terangan untuk menghindari pengawasan pengadilan dan untuk menjaga FDM terisolasi dari administrasi FTX lainnya, yang merupakan mayoritas dari sisa entitas FTX Group.
Selain itu, muncul tuduhan bahwa founder dan mantan CEO FTX, SBF, sedang berupaya melemahkan kasus kebangkrutan Bab 11 FTX Group dengan mengikat aset di Bahama.
- Baca Juga: CEO Baru FTX Kecam Tata Kelola Perusahaan di Tangan SBF
Regulator Bahama Tidak Ingin Disalahkan
Dalam pernyataan terbarunya, Ryan Pinder mengatakan bahwa penyelidikan FTX oleh otoritas Bahama masih dalam tahap awal dan mengatakan spekulasi yang salah tidak membantu.
“Setiap upaya untuk meletakkan keseluruhan bencana ini di kaki Bahama karena FTX berkantor pusat di sini akan menjadi penyederhanaan realitas yang berlebihan. Sangat keliru untuk menyimpulkan bahwa keengganan untuk mengomunikasikan detail penyelidikan aktif berarti tidak ada yang terjadi,” jelasnya.
Jaksa Agung dan Menteri Hukum Bahama itu menegaskan bahwa, “Kami tidak meminta maaf atas ambisi kami agar warga Bahama menjadi yang terdepan dalam sektor inovatif yang menarik ini. Bahama mendukung keputusannya untuk mengatur aset digital dan bisnis terkait. Kami berdiri di belakang kualitas regulasi yang ada.”
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!